Central Publikasi.Com-Cilacap: Pemerintah Kabupaten Cilacap resmi menjalin kerja sama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Cilacap dalam upaya memperkuat sistem kesiapsiagaan dan penanganan bencana di wilayah.
Adapun kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman dan Kepala Basarnas Cilacap, Muhamad Abdullah di Kantor Basarnas Cilacap, Senin (23/6/2025).
Kerja sama ini dinilai strategis mengingat tingginya potensi dan kerawanan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap seperti gempa bumi, tsunami, banjir, serta kecelakaan laut.
Di sisi lain, Kabupaten Cilacap juga menjadi lokasi sejumlah objek vital nasional seperti kawasan industri dan energi.
Bupati dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Basarnas di Cilacap sangat penting mengingat letak geografis dan kompleksitas risiko bencana yang ada.
“Jadi kehadiran Basarnas di Cilacap sangat membantu, terutama dalam penanganan situasi darurat yang berkaitan dengan potensi kebencanaan serta transportasi air dan laut yang merupakan bagian penting dari wilayah Cilacap,” ujar Syamsul.
Syamsul mengaku BPBD Cilacap memiliki keterbatasan, terutama dalam hal peralatan penyelamatan. “Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergitas dengan Basarnas yang memiliki peralatan lebih memadai,” katanya.
Menurut Syamsul, semakin berkembangnya Kabupaten Cilacap, potensi bencana akan semakin besar. “Maka, dibutuhkan sinergi lintas sektor agar penanganan darurat bisa dilakukan lebih cepat dan efisien,” tutur Syamsul.
Orang nomor satu di Cilacap ini berharap MoU ini tidak hanya sebatas seremoni semata. Namun, perlunya tindak lanjut konkret, salah satunya melalui perjanjian kerja sama teknis antara Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami dari pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh yang namanya kolaborasi, baik secara teknis maupun dalam penguatan relawan,” ujar Syamsul.
Sementara itu, Kepala Basarnas Cilacap, Muhamad Abdullah menyampaikan, kerja sama ini menjadi bagian dari kepatuhan Indonesia terhadap audit internasional oleh badan dunia seperti International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO).
“Secara administratif, kerja sama SAR ini tentu harus melibatkan otoritas pelayaran, penerbangan, dan pemerintah daerah. Jika tidak berjalan, bukan hanya Basarnas yang dinilai buruk, tapi juga nama baik Indonesia di forum internasional,” paparnya.
Abdullah menyebut, bahwa tingginya tingkat kerawanan bencana di Cilacap, tidak bisa dihadapi oleh satu lembaga saja. “Dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), peralatan, serta tantangan medan yang tidak ringan, dan penanganan bencana, memerlukan kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
“Melalui nota kesepahaman ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memperkuat sistem tanggap darurat di wilayah selatan Jawa Tengah,” pungkas Abdullah. (Tim)
