Batubara : Centralpublikasi.Com Sabtu 16 September 20 23.
Pada sabtu siang, 16 September 2023 , sekira pukul 13.40 Wib. Beredar surat pernyataan sikap resmi dari Pimpinan Wilayah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PW MABMI SUMUT) yang di pimpin oleh Ir. H. Zahir, M.AP terhadap situasi konflik antara Masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang, Kepri dengan Aparat Penegak Hukum dan BP Batam yang berujung dengan anarkis beberapa waktu lalu.
Puluhan oknum warga sipil yang di duga menjadi provokator dalam aksi anarkis menolak PSN Rempang Eco City ditangkap pihak kepolisian. Ribuan Aparat Penegakan Hukum Kepolisian diturunkan mengawal pengosongan ratusan ribu hektar lahan di pulau rempang oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai otoritas pelaksana PSN Rempang Eco City.
Akibatnya, banyak daerah mayoritas melayu pesisir melakukan protes dengan aksi unjuk rasa di berbagai daerah sebagai bentuk solidaritas terhadap situasi bangsa melayu pulau rempang yang di intimidasi, ditangkap dan di kriminalisasi untuk menolak dan melakukan blokade kepada tim pengukuran lahan.
Sejumlah organisasi besar melayu mulai menyikapi situasi konflik pulau rempang dengan mengeluarkan maklumat atau surat pernyataan sikap.
Hal ini terjadi akibat gejolak di daerah – daerah yang ditempati oleh mayoritas bangsa melayu, seperti Sumatera Utara, Riau, Kepri, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan, dan Jakarta melakukan aksi solidaritas peduli masyarakat melayu rempang.
Seperti yang terjadi di kabupaten batubara, sumatera utara, ratusan massa aliansi pedulu melayu dan antar suku kab. Batu bara menggelar aksi unjuk rasa pada rabu, 13 September 2022 di depan kantor DPRD Kab. Batu bara.
Massa menggunakan baju kebudayaan bangsa melayu mendatangi kantor DPRD setempat dan meminta Ketua DPRD kab. Batubara M. Syafi’i untuk mengeluarkan statement dukungan kepada bangsa melayu pulau rempang.
“Saudara M. Syafi’i, Keluar Anda. Saudara sebagai Ketua DPRD dan Sebagai Ketua MABMI (Organisasi Melayu Besar) tidak berani bersikap tegas menolak relokasi 16 Kampung Leluhur bangsa Melayu Rempang”. Ucap Ismail, S.H. koordinator Lapangan.
Ia juga mengatakan M. Syafi’i tidak memiliki darah melayu, namun hanya mengambil jabatan dan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri.
Dalam hiruk pikuk aksi massa tersebut, selenting mendengar bubarkan saja organisasi MABMI Batubara bahkan MABMI indonesia.
“Bupati Batubara, Zahir juga ketua PW MABMI SUMUT, anda berdua sama-sama pengkhianat bangsa melayu batubara terhadap saudara – saudara sebangsa dan sesuku karena tidak berani mengeluarkan statement apapun”. Ungkap Koordinator Aksi, M. Adam Malik, S.Sos.
Bak gayung bersambut, aksi mereka di apresiasi oleh Ketua Komisi III DPRD Batubara dari fraksi Gerindra, Andre. Ia juga membawa sepucuk surat pernyataan sikap dan membaca melalui atas podium aksi unjuk rasa masyarakat melayu batubara.
Isi surat tersebut merupakan dukungan penuh kepada massa aksi melayu dan bersama – sama mendukung penolakan relokasi 16 kampung terdampak investasi asing.
Setelah lebih beberapa hari, tepatnya pada hari sabtu, Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP sekaligus sebagai Ketua PW MABMI SUMUT melalui surat pernyataan yang tersebar di group whatsaap masyarakat batubara mendapati surat pernyataan sikap yang diteken oleh Zahir serta Sekretaris PW MABMI Sumut H. Aja Syahri.
PW MABMI SUMUT menolak Relokasi dan Penggusuran Lahan Masyarakat Adat melayu Rempang, Mengecam dan Prihatin atas tindakan Refresif APH kepada Masyarakat suku melayu rempang, memintak KOMNAS HAM usut pelanggaran HAM, Desak Polisi Kepri Bebaskan Warga yang ditangkap, serta menyelsaikan konflik – konflik agraria di indonesia.
Surat yang beredar tersebut diteken langsung oleh Zahir dan sekretarisnya. Lantas, atas beredarnya surat PW MAMBI SUMUT tersebut, kami mencoba menghubungi penanggung jawab aksi warga melayu batubara yang mendukung perjuangan masyarakat pulau rempang saat aksi unjuk rasa di depan DPRD Kab. Batu bara M. Adam Malik, S.Sos.
Ia memberikan reaksi pesimis atas surat yang diteken oleh Zahir tersebut dengan sembari menjelaskan.
“Draft nya sama seperti pernyatan sikap PW MABMI DKI jakarta yang diteken oleh bang Biem Triani sebelumnya, ada persamaan, setelah saya baca. Hal menarik dari pernyataan yang beredar yaitu point terakhir”. Ungkapnya melalui pesan WA.
Ia mengatakan, pernyatan sikap tersebut jangah hanya menjadi narasi di dunia maya saja, tentunya Zahir sebagai bupati batubara sekaligus ketua organisasi adat Melayu Sumatera Utara membuktikan ucapannya dengan menghentikan segala kebijakan – kebijakan bupati batubara yang di pimpin zahir dengan banyaknya fakta kebijakan zahir yang tidak pro kepada bangsa melayu batubara.
“Kalau memang demikian sikap Zahir, maka kami juga meminta rencana Reklamasi Tanah Timbul di sepanjang bibir pantai batu bara juga dihentikan, berani nggak si Zahir”.Ungkapnya.
Ia juga meminta Zahir sebagai Ketua MABMI SUMUT menentang Rencana Bupati Batu Bara dalam rencana – rencana kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat batu bara secara luas.
“Zahir tau konflik rempang, dan ia Sebagai ketua PW MABMI Sumut Menolak konflik Agraria agar tidak terjadi rempang selanjutnya, Namun beranikah dia menyuarakan kepada Bupati Batubara untuk membuka Soal – Soal Agraria di batubara ini, Ada Masalah HGU Kwala Gunung, HGU Socfin, Rencana Reklamasi dan dugaan mafia tanah di Desa Guntung, Kec. Nibung Hangus. Kalau dia berani sampaikan ini ke Bupati Batubara kami sangat apresiasi”. Pungkasnya. (drt.ad)
