Central Publikasi.Com-Batu Bara:Viralnya pemberitaan di berbagai platform media elektronik terkait kasus penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo, menuai kekecewaan mendalam dari Amin, Ketua DPW Sumatera Utara Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI).Sabtu(23/08/2025)
Menurut Amin, program MBG sejatinya merupakan salah satu kebijakan strategis Presiden Prabowo untuk meningkatkan gizi anak bangsa dan menyiapkan generasi emas Indonesia. Namun di lapangan, pelaksanaannya justru tercoreng oleh praktik kotor oknum penyedia dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
“Ini sangat mencoreng nama baik Presiden Prabowo dan melukai hati rakyat. Program mulia untuk anak-anak kita, malah dijadikan proyek bancakan,” tegas Amin dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).
Skandal Makanan Basi di SMA Air Putih
Kasus bermula dari Kejadian Luar Biasa (KLB) di SMA Negeri 1 Air Putih, Kabupaten Batu Bara, di mana ratusan siswa mendapat jatah makan berupa nasi basi dan lauk berulat dari penyedia Yayasan Merah Putih. Insiden yang mencuat pada 20 Agustus 2025 ini langsung viral setelah beberapa media lokal melaporkannya.
Alih-alih bertanggung jawab, pihak penyedia justru menanggapi enteng keluhan sekolah dengan ucapan: “Diterima saja makanan itu.” Jawaban tersebut semakin memperburuk amarah publik.
Ketua SPPG Disorot
Amin juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batu Bara. Nama Ketua SPPG, Kama Robbayani, bahkan disebut-sebut lari dari tanggung jawab karena menghindar saat hendak dikonfirmasi awak media.
“Kalau pejabat yang ditugaskan mengawasi program saja kabur, jelas ini ada masalah serius. Saya minta aparat penegak hukum jangan tinggal diam,” tegas Amin.
Desakan GWI: Usut Tuntas, Jangan Lindungi Mafia
Sebagai Ketua DPW GWI Sumut, Amin mendesak agar aparat penegak hukum—mulai dari BPK, Kepolisian, hingga KPK—segera turun tangan melakukan audit forensik anggaran MBG di Batu Bara.
Menurutnya, publik berhak tahu kemana aliran dana program gizi nasional itu, serta siapa saja pejabat yang terlibat di balik penunjukan vendor bermasalah.
“Oknum penyedia maupun pejabat yang bermain harus diproses hukum. Jangan ada yang dilindungi. Kalau dibiarkan, nama baik Presiden Prabowo bisa rusak hanya karena permainan mafia proyek di daerah,” ujar Amin dengan nada kecewa.
Jaga Marwah Program Presiden
Amin menekankan bahwa Program MBG adalah program strategis negara yang harus dikawal bersama. Ia mengingatkan, jangan sampai agenda besar Presiden Prabowo untuk memperbaiki gizi anak bangsa justru berubah menjadi bom waktu kesehatan akibat ulah segelintir orang yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
“Presiden sudah kasih program terbaik untuk rakyat. Tugas kita menjaga agar jangan ada perusak di lapangan. Ini bukan hanya soal nasi basi, ini soal masa depan anak-anak bangsa,” pungkas Amin.
(red)
