Central Publikasi.Com-Cilacap:Satuan tugas (satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cilacap, Jawa Tengah, diminta melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), baik dalam pembangunan maupun pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk beroperasi.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Golkar, Hj. Teti Rohatiningsih saat ditemui usai kegiatan sosialiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja di Rumah Makan New Aroma Resto Cilacap, Jumat (7/11/2025).
“Selama ijin-ijinnya belum selesai, kemudian pembangunannya tidak sesuai SOP, tidak boleh berjalan atau memberikan pelayanan pemenuhan gizi ini ke sekolah-sekolah, harus ditutup dulu,” ujar Teti.
Teti lantas mendorong seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Cilacap agar memenuhi SOP sesuai regulasi terkait standar keamanan, kelayakan hingga kesehatan.
“Bagi yang belum proper sesuai SOP, harus diperbaiki lagi. Ini untuk mengantisipasi hal-hal buruk di kemudian hari, jangan sampai kejadian luar biasa itu terjadi disini di Cilacap,” tegasnya.
“Selama itu (SPPG) sudah mematuhi SOP yang berlaku, pendirian dapur MBG dan mitra itu aman,” lanjut Legislator Golkar yang akrab disapa bunda Teti ini.
Dalam kesempatannya, Teti mengingatkan mitra SPPG untuk tidak mengurangi harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Kita harus memberikan pembinaan kepada mitra SPPG, bahwa hak anak itu Rp10 ribu, tidak boleh dikurangi walau serupiah pun. Kan itu (mitra SPPG) sudah dapat untung Rp2 ribu per paketnya,” ungkapnya.
Kader partai berlambang pohon beringin ini juga meminta agar pengawasan dilakukan secara maksimal. “Jangan sampai mitra-mitra ini nakal seperti di korupsi. Ini yang harus kita awasi secara bersama-sama,” ujar Teti.
“Jadi semua ikut berpartisipasi mulai dari Koramil, Kecamatan dan lainnya, termasuk masyarakat dan saya sendiri selaku anggota dewan,” imbuhnya.
Disamping itu, Satgas MBG juga harus rutin melakukan evaluasi setiap bulan, terutama dalam penerapan SOP baru yang mencakup aspek sanitasi, air, dan kebersihan dapur. Evaluasi ini dinilai penting agar penerapan standar di lapangan tetap terjaga.
Di lain hal, berkaitan dengan dapur MBG di masing-masing daerah, Kabupaten Cilacap ditarget 179 SPPG terbangun. Sedangkan yang sudah terbangun sekitar 78 SPPG.
“Ini yang baru running. Jadi masih banyak kesempatan untuk pemasok bahan baku lokal agar terpenuhi dan tetap berjalan,” pungkas Teti. (Pur).
