BATU BARA – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan (LKBH FH UNA) melaksanakan pendampingan hukum kepada klien Benget Panggabean dalam proses pelaksanaan eksekusi pengosongan objek perkara yang berlokasi di Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.
Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 5/Eks.Pdt.RL/2025/PN Kis, sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Pengadilan Negeri Kisaran dihadiri oleh Panitera dan Juru Sita yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai aparatur pengadilan. Sementara itu, Tim Kuasa Hukum LKBH FH UNA turut hadir memberikan pendampingan hukum kepada Benget Panggabean selaku klien. Pelaksanaan eksekusi juga mendapatkan pengamanan dari personel Kepolisian Resor (Polres) Batu Bara guna menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas selama proses berlangsung.
Kehadiran Tim Kuasa Hukum LKBH FH UNA merupakan bagian dari tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan kepentingan hukum klien tetap mendapatkan perhatian selama proses pelaksanaan eksekusi berlangsung.
Direktur LKBH FH UNA, Bili Julan Syah Putra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pendampingan tersebut merupakan wujud nyata komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum yang telah memasuki tahapan pelaksanaan putusan pengadilan.
“Pada prinsipnya, kami menghormati kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran dalam melaksanakan eksekusi sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Kehadiran kami sebagai kuasa hukum adalah untuk mendampingi klien, memastikan hak-hak hukumnya tetap diperhatikan, serta mengawal agar seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku,” ujar Bili Julan Syah Putra.
Menurutnya, eksekusi merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan karena putusan pengadilan tidak hanya dituntut memberikan kepastian hukum di atas kertas, tetapi juga harus dapat dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang sah.
Oleh karena itu, setiap pelaksanaan eksekusi perlu memperhatikan aspek kepastian hukum, ketertiban, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak-hak hukum para pihak yang berkepentingan.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan kuasa hukum dalam proses tersebut bukan untuk menghambat pelaksanaan kewenangan pengadilan, melainkan menjalankan fungsi pendampingan profesional agar kepentingan hukum klien tetap terlindungi dan proses hukum berlangsung secara tertib.
LKBH FH UNA memandang bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum (Rechtsstaat), sehingga setiap tindakan aparat maupun para pihak harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.
Melalui pendampingan ini, LKBH FH UNA kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan bantuan hukum, serta mengawal pemenuhan hak-hak hukum masyarakat melalui jalur hukum yang berlaku.
