Labura – Central Publikasi.Com:Rekaman video klarifikasi yang beredar melalui akun Facebook Potret Asahan-Labura, yang diduga menampilkan Manajer SPBU Aek Kanopan Nomor 14.212.234, menuai perhatian publik dan memunculkan desakan agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU tersebut.
Rekaman itu muncul di tengah sorotan pemberitaan mengenai dugaan penyaluran BBM jenis Pertalite kepada pihak yang diduga sebagai pelangsir, setelah sebelumnya seorang awak media melakukan konfirmasi terkait mekanisme penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Aek Kanopan mendapat pengancaman menggunakan senjata tajam oleh seorang diduga Satpam SPBU dan sudah ditangani Polsek kualuh hulu.
Dalam rekaman klarifikasi tersebut, sosok yang diduga merupakan manajer SPBU disinyalir seakan membenarkan adanya aktivitas penyaluran Pertalite kepada pihak yang melakukan pembelian untuk dijual kembali, bukan semata-mata kepada konsumen akhir. Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi lebih lanjut terhadap aktivitas penyaluran BBM di SPBU yang dikelolanya.
Pernyataan dalam rekaman tersebut semestinya tidak berhenti sebagai klarifikasi di ruang publik. Sebaliknya, hal itu perlu menjadi pintu masuk bagi APH untuk menguji fakta, menelusuri mekanisme distribusi, serta memastikan apakah terdapat penyimpangan dari ketentuan penugasan penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
APH JANGAN HANYA MENONTON VIRALNYA PEMBERITAAN
Penyaluran BBM JBKP memiliki amanah pelayanan publik. Pertalite yang disalurkan melalui SPBU berdasarkan penugasan pemerintah harus mengikuti ketentuan distribusi dan peruntukannya.
Apabila benar terdapat praktik penyaluran BBM kepada pelangsir untuk diperjualbelikan kembali, maka persoalan tersebut patut didalami secara serius. Sebab, praktik demikian berpotensi mengganggu hak konsumen akhir, membuka ruang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, serta merusak tujuan kebijakan penugasan BBM oleh pemerintah.
Kami mendesak Polsek Kualuh Hulu bersama Satreskrim Polres Labuhanbatu dan instansi terkait agar tidak bersikap pasif. Pemeriksaan perlu dilakukan terhadap manajer, operator dispenser, petugas administrasi, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses penyaluran Pertalite tersebut.
Investigasi harus dilakukan secara terukur dengan memeriksa rekaman CCTV, logbook penjualan, data transaksi, laporan stok dan penerimaan BBM, catatan penyaluran harian, serta identitas kendaraan dan pihak yang melakukan pembelian dalam jumlah tidak wajar.
PERTAMINA DAN BPH MIGAS HARUS TURUN TANGAN
Selain penegakan hukum, BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga juga diminta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan penyaluran JBKP di SPBU Aek Kanopan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan penyaluran, kami meminta APH merekomendasikan kepada BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi hingga penghentian sementara penugasan atau kuota JBKP apabila memenuhi dasar hukum dan persyaratan yang ditetapkan.
Jangan sampai kuota BBM yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru menjadi celah bisnis bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan melalui penjualan kembali BBM penugasan.
HAK KONSUMEN JANGAN DIKALAHKAN KEPENTINGAN PELANGSIR
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap liter Pertalite yang disalurkan melalui SPBU Aek Kanopan benar-benar dikelola sesuai ketentuan penugasan pemerintah.
Kami menegaskan, persoalan ini bukan sekadar polemik antara awak media dengan pengelola SPBU. Ini menyangkut akuntabilitas distribusi energi, pengawasan negara, dan hak masyarakat sebagai konsumen akhir.
Komitmen manajer yang diduga disampaikan dalam rekaman untuk mendukung investigasi harus dibuktikan melalui keterbukaan data dan kerja sama nyata dengan aparat penegak hukum.
Kini publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi.
APH diminta segera memeriksa pihak-pihak terkait, BPH Migas diminta mengevaluasi pelaksanaan penugasan, dan Pertamina harus memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi BBM JBKP di SPBU Aek Kanopan.
Jika dugaan tersebut terbukti, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan biarkan distribusi BBM penugasan negara berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang, sementara hak masyarakat sebagai konsumen akhir justru terabaikan.
CATATAN REDAKSI: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini harus diuji melalui pemeriksaan resmi. Pihak manajemen SPBU, operator, dan instansi terkait tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan tanggapan.












