Cilacap – SMP Negeri 2 Sidareja, Kabupaten Cilacap, pada Tahun Anggaran 2026 mendapatkan bantuan Program Revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 740.187.000,- melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun sejak papan proyek hingga jenis kayu yang terpasang, pekerjaan ini dinilai tidak transparan dan diduga tidak sesuai spesifikasi.
Di dalam papan Informasi Publik hanya tertulis 135 hari kalender dimulai bulan Agustus sampai dengan Desember, tanpa menjelaskan tanggal mulai dan tanggal selesai.
Publik tidak bisa mengawasi kapan pekerjaan dimulai, kapan harus selesai, dan apakah ada keterlambatan.
Hal ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan badan publik menyampaikan informasi secara jelas, lengkap, dan mudah diakses.

Untuk mendapatkan keterangan lainnya, tim media melakukan konfirmasi lapangan dengan beberapa orang pekerja lapangan pada 24 September 2026.
Berdasarkan keterangan dari dua orang pekerja lapangan yaitu TA dan TL, bahwa:
Untuk usuk yang panjang dua meter menggunakan kayu albiso, dan usuk yang panjangnya empat meter bukan menggunakan kayu albiso.
Untuk kayu kuda-kuda, keterangan pekerja menyebutkan menggunakan kayu lama atau kayu bekas.
Berdasarkan klasifikasi kayu yang berlaku umum dalam Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) dan SNI, kayu albiso atau albizia / sengon bukan termasuk kayu kelas dua.
Kayu albiso umumnya masuk dalam kelas kuat III-IV dan kelas awet IV-V. Kayu jenis ini memiliki kekuatan rendah, mudah melengkung, mudah lapuk, mudah diserang rayap, dan tidak direkomendasikan untuk struktur utama penahan beban seperti kuda-kuda, gording, dan usuk bentang panjang.

Sementara dalam pekerjaan revitalisasi, kayu struktur untuk rangka atap pada umumnya disyaratkan menggunakan kayu kelas dua, seperti kayu meranti, kamper, atau jenis kayu lain yang setara kekuatannya.
Artinya, meskipun usuk 2 meter tersebut menggunakan kayu baru, jika jenisnya albiso, maka diduga sudah tidak memenuhi spesifikasi kelas dua.
Pertanyaan Kunci yang Belum Terjawab
Pekerja sudah menyebutkan kuda-kuda menggunakan kayu lama atau bekas. Sementara humas TO menyebut kuda-kuda, gording, dan usuk menggunakan kayu kelas dua.
Lalu pertanyaannya: Apakah kayu bekas yang digunakan untuk kuda-kuda dan gording tersebut adalah kayu kelas dua ?
Jika benar kayu bekas itu adalah kayu kelas dua, maka harus dibuktikan:
- Kayu bekas jenis apa?
- Bagaimana kondisi kayu bekas tersebut?
- Di mana bukti tertulisnya?
- Apakah sudah ada hasil pengujian laboratorium bahwa kayu bekas ini layak dipakai?
- Apakah di dalam P2SP ada seorang Sarjana Kehutanan (S.Hut) yang memiliki sertifikat ahli kayu?
- Apakah sudah ada izin alih fungsi penggunaan Aset Daerah, yang terbit sebelum tanda tangan PKS?
Sampai berita ini diturunkan, pertanyaan tersebut belum dijawab dengan dokumen.
Kayu bekas tidak otomatis menjadi kayu kelas dua. Kayu bekas harus dibuktikan jenisnya dan kondisinya. Kayu yang dulunya kelas dua, jika sekarang sudah lapuk, retak, dan bekas lubang paku lama, maka diduga sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai kayu struktur kelas dua.
Apalagi untuk komponen paling vital seperti kuda-kuda dan gording, yang menahan seluruh beban atap. Jika kuda-kuda dan gording tersebut menggunakan kayu bekas yang jenis dan kondisinya tidak jelas, maka seluruh struktur atap tersebut diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Humas Klaim Kelas Dua, Tapi Bungkam Soal Jenis Kayu
Supaya berita ini tetap berimbang, tim melakukan konfirmasi dengan Humas SMP Negeri 2 Sidareja yaitu TO, melalui WhatsApp pada 20 November 2026.
Menurut TO selaku humas:
- Kayu yang masih bisa dipakai bisa digunakan kembali dan ada di RAB perencanaan, karena di perencanaan itu berbunyi tambal sulam bukan 100 persen baru.
- Kayu lama yang digunakan kembali pastinya masih masuk spesifikasi karena sudah mendapatkan izin dari pengawas, fasilitator, dan Kejaksaan pada saat monev dilaksanakan.
- Untuk persetujuan tidak ada yang tertulis, dikarenakan sudah ada dalam RAB perencanaan.
TO juga menerangkan kepada tim media bahwa untuk kuda-kuda, gording, dan juga usuk menggunakan kayu kelas dua.
Namun ketika tim media menanyakan kembali, jenis atau nama kayu untuk kelas dua tersebut kayu apa? TO memilih bungkam.
Kebungkaman ini menjadi kontradiksi yang serius.
Di satu sisi humas mengklaim semua kayu adalah kelas dua. Di sisi lain humas tidak bisa menyebutkan nama jenis kayunya. Sementara pekerja di lapangan menyebutkan dengan jelas: usuk 2 meter pakai albiso, kuda-kuda pakai kayu bekas.
Jika benar kayu yang dipakai adalah kelas dua, seharusnya humas bisa menyebutkan nama jenis kayunya dengan mudah, karena nama jenis kayu tersebut pasti tercantum dalam RAB, spesifikasi teknis, dan bukti pembelian.
Kejaksaan Diduga Dibawa-bawa, Padahal Hanya Pendamping
Dalam pengakuan TO, Kejaksaan disebut-sebut telah memberikan izin penggunaan kayu lama saat monev. Namun perlu ditegaskan, sesuai dengan yang tertulis di papan proyek, Kejaksaan Negeri Cilacap adalah pendamping, bukan pemberi persetujuan teknis pemakaian kayu.
Pendampingan berbeda dengan persetujuan teknis. Persetujuan teknis pemakaian kayu adalah kewenangan pengawas dan fasilitator, dan harus dibuktikan dengan dokumen tertulis.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah juga belum menunjukkan salinan RAB perencanaan yang berbunyi “tambal sulam” tersebut, maupun Berita Acara Monev yang menyebutkan adanya persetujuan penggunaan kayu lama dari pengawas, fasilitator, dan Kejaksaan.
Pengakuan bahwa persetujuan “tidak ada yang tertulis” juga menjadi persoalan paling fatal. Dalam pekerjaan APBN, yang tidak tertulis dianggap tidak ada. Izin lisan tidak bisa dijadikan dasar pertanggungjawaban atas keselamatan struktur atap sekolah.
Artinya, nama Kejaksaan yang dibawa-bawa oleh humas untuk melegitimasi kayu bekas tersebut, belum dibuktikan dengan dokumen apapun.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi lanjutan kepada P2SP SMP Negeri 2 Sidareja, Kejaksaan Negeri Cilacap dan Inspektorat Kabupaten Cilacap selaku pendamping program.
Dugaan temuan ini diharapkan menjadi perhatian BPK-RI saat melakukan audit, Ditjen Inspektorat dan juga Kemendikdasmen.
21/11/2026(Tim/Red)












