Central Publikasi.Com-Asahan, Rabu, 24 September 2025 – Civil Society Asahan (CSA) menggelar diskusi publik dengan tema “Tolak Reformasi Polri: Suara Publik atau Kepentingan Elit?” di Daily Coffee Studio, Latsitarda Universitas Asahan (UNA). Kegiatan ini menjadi ajang refleksi dan pertukaran gagasan tentang arah reformasi Polri, apakah benar didorong oleh aspirasi masyarakat atau hanya menjadi agenda segelintir elit.
Acara menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ali Manurung, Pengamat Demokrasi dan Kebijakan Publik, serta Seto Lubis, Ketua Kawan Polri. Diskusi dipandu langsung oleh Koordinator Pusat CSA, Osama Syahputra Nasution.
Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan dihadiri berbagai elemen mahasiswa dari kampus-kampus di Asahan, aktivis organisasi masyarakat, hingga akademisi muda. Suasana diskusi tampak hidup, ditandai dengan antusiasme peserta yang aktif mengajukan pertanyaan serta memberikan pandangan kritis terkait reformasi Polri.
Dalam pemaparannya, Ali Manurung menegaskan bahwa wacana reformasi Polri sering kali tidak berangkat dari kebutuhan publik. “Reformasi yang dijalankan Polri masih cenderung elitis. Padahal, institusi kepolisian merupakan bagian vital dalam demokrasi. Tanpa keterlibatan masyarakat, reformasi ini hanya akan menjadi proyek politik yang jauh dari kepentingan rakyat,” katanya. Ia menekankan bahwa Polri harus membuka diri terhadap mekanisme transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang nyata.
Sementara itu, Seto Lubis mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menurutnya, agenda reformasi Polri seharusnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas kepolisian dalam menjalankan tugas utamanya. “Reformasi tidak boleh menggeser fungsi pokok Polri. Institusi kepolisian harus tetap fokus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itulah ukuran utama kepercayaan publik,” ujarnya.
Sebagai penutup, Koordinator Pusat CSA, Osama Syahputra Nasution, menegaskan bahwa diskusi publik ini menjadi sarana bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan kepeduliannya. “Kehadiran berbagai elemen mahasiswa menunjukkan bahwa isu reformasi Polri bukan lagi persoalan elit semata, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kami ingin memastikan reformasi Polri berjalan sesuai aspirasi publik, bukan hanya jargon politik,” tegas Osama.
Sejumlah peserta diskusi juga menyampaikan pandangan mereka. Perwakilan mahasiswa menilai Polri perlu melakukan evaluasi mendasar, termasuk perbaikan budaya organisasi dan peningkatan profesionalisme aparat di lapangan. Beberapa aktivis menambahkan bahwa masyarakat sipil harus terus diberi ruang untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan Polri secara terbuka.
Civil Society Asahan berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk lebih terlibat dalam mengawal isu-isu strategis penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan begitu, reformasi Polri tidak hanya menjadi wacana elitis, melainkan benar-benar mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
