Central Publikasi.Com-Batu Bara: Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menyoroti adanya surat perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Batubara Air Putih Tanjung Kubah dengan SMA Negeri 1 Air Putih, tertanggal 14 Juli 2025.
Dalam surat perjanjian tersebut, pihak sekolah diikat kerjasama selama lima tahun terkait penyediaan paket makan bergizi untuk siswa. Perjanjian juga memuat sejumlah kewajiban bagi pihak sekolah, mulai dari penerimaan paket, pembagian makanan, hingga pengembalian alat makan. Bahkan terdapat klausul kewajiban membayar kerusakan alat makan sebesar Rp 80 ribu per unit.
Ketua GWI Batu Bara menilai perjanjian itu mengandung sejumlah kejanggalan. “Pertama, surat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, padahal kewenangan Plt sangat terbatas dan tidak seharusnya membuat kontrak jangka panjang. Kedua, perjanjian lima tahun tanpa mekanisme tender berpotensi melanggar aturan pengadaan barang/jasa pemerintah,” ungkapnya.
GWI juga menyoroti klausul yang menyebut penyelesaian kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti keracunan atau ketidaklengkapan makanan, dilakukan secara internal dan dijaga kerahasiaannya. “Ini berbahaya. Seharusnya jika terjadi KLB, wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan aparat hukum, bukan ditutup-tutupi,” tegas perwakilan GWI.
Lebih lanjut, GWI menduga adanya potensi pungutan liar (pungli) karena pihak sekolah negeri dibebankan kewajiban membayar kerusakan peralatan makan. “Sekolah negeri tidak boleh dibebankan kewajiban finansial langsung kepada pihak luar. Jika ini terjadi, bisa masuk ranah Tipikor,” tambahnya.
Atas temuan ini, GWI mendesak pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, untuk melakukan penyelidikan. “Kami mendorong Kejaksaan dan pihak terkait segera turun tangan. Jangan sampai perjanjian semacam ini menjadi pintu masuk penyalahgunaan anggaran pendidikan,” pungkasnya.
(red)
