Batu Bara : Central Publikasi.Com Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah pusat dan daerah yang Tendensi nya untuk dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang mampu berpotensi untuk bersaing di dunia internasional..
Mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kif, ketua investigasi lembaga pengawas pemberantasan korupsi dan Hak Azasi Manusia Indra . mengatakan , terkait dunia pendidikan kita dari organisasi masyarakat sungguh sangat
penting untuk melakukan check and richek di dunia pendidikan itu sendiri, pasalnya negara sudah menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga mencapai 20% untuk pendidikan,yang artinya,Negara dengan anggaran tersebut dapat untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa di seluruh Indonesia 09.02.2024.
Menurut Indra, dunia pendidikan perlu untuk kita kawal secara obyektif ilmiah dalam penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah,sebab di duga ada bermasalah dan tidak tepat sasaran seperti yang di harapkan oleh pemerintah, dalam satu contoh dana bos tersebut di peruntukan sampai 14 item , tetapi banyak di temukan di lapangan tidak sesuai nya dana tersebut untuk di peruntukan yang sesuai dengan teknik dan juknis bos tersebut.
Masih menurut Indra, kita banyak temuan di lapangan, salah satu contoh yang kecil di setiap sekolah,pada dasarnya spanduk dan ataupun baliho di setiap sekolah jarang untuk di temukan spanduk tersebut, padahal spanduk tersebut sudah ada anggaran dari dana bantuan
operasional sekolah, bahkan kita juga sering menemui seperti Unit kesehatan Siswa UKS..itu jarang sekali kita temukan dan masih banyak kita temui di setiap sekolah terjadi pelanggaran terhadap tehnik dan juknis dana bantuan operasional sekolah.
Selanjutnya menurut Indra.mengatakan , kita dari team Lembaga Swadaya masyarakat Pengawasan pemberantas korupsi dan Hak Azasi Manusia PPK &H akan menulusuri setiap sekolah yang berada di wilayah kabupaten batubara demi kelancaran dan kesuksesan dunia pendidikan di wilayah kabupaten batubara yang kita cintai dan kita juga akan cross check terkait pelanggan Tentang PP 87 tentang 58 point’ yang di larang untuk melakukan Pungutan liar (Pungli)”” katanya “”
R.Dmk.
