Central Publikasi.Com-Cilacap:Di tahun 2025 ini, Klinik Pratama Rawat Inap PMI Kabupaten Cilacap kembali lulus akreditasi dengan predikat paripurna dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Adapun Unit Donor Darah PMI juga lulus akreditasi dengan predikat yang sama. Keberhasilan ini dibuktikan dengan sertifikat yang diterima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan itu, sertifikat akreditasi paripurna dari Kemenkes ini diserahkan langsung Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, didampingi Ketua PMI Cilacap, Farid Ma’ruf kepada Direktur Klinik Pratama Rawat Inap PMI Cilacap, dr. Raras Windaswara dan Kepala Unit Donor Darah, dr. Fahlian Wisnu Al Ma’arif.
Penyerahan dilakukan saat acara halal bihalal keluarga besar PMI Cilacap di Halaman Gedung Klinik Pratama Rawat Inap PMI Cilacap, Rabu (16/4/2025).
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi keberhasilan PMI Cilacap dalam meraih akreditasi dengan predikat paripurna tersebut.
“Ukurannya sangat sederhana, ketika tidak ada komplain dari masyarakat dan tidak ada permasalahan yang sesuai standar penilaian paripurna, itulah baru dikatakan kesuksesan setelah penilaian,” ujarnya.
“Dan ini sesuatu hal yang harus menjadi bagian untuk mewujudkan visi, misi Mas Syamsul dengan Mba Ammy di bidang kesehatan lima tahun ke depan,” imbuh Syamsul.
Syamsul dalam kesempatannya meminta agar PMI Cilacap dapat mempertahankan akreditasi dengan predikat paripurna yang telah diraih baik oleh Klinik maupun Unit Donor Darah PMI ini.
“Harapannya penilaian yang sudah baik, paripurna ini justru menjadi tongkat agar lebih baik lagi sehari-hari karena penilai yang sebenarnya dalam sebuah layanan sesungguhnya adalah masyarakat yang setiap hari menerima layanan,” kata Syamsul.
“Dan Pemkab Cilacap, saya dan Mba Wabup siap untuk mendorong di bidang kesehatan, salah satunya pengembangan PMI yang ada di Kabupaten Cilacap,” tandas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Mas Syamsul ini juga meminta pihak PMI adanya keterbukaan informasi publik, salah satunya informasi terkait ketersediaan stok darah.
“Kadang-kadang ada istilah nang PMI ora ana darahe (tidak ada darahnya), nek ora diwei gantine ora diwei nang rumah sakit (kalau tidak dikasih gantinya tidak dikasih di rumah sakit), ini masih ada stigma-stigma seperti itu. Mungkin ke depan bahasanya bisa diperhalus, PMI memiliki kewajiban untuk memberikan ke rumah sakit, dibantu dicarikan penggantinya, diedukasi supaya ada stoknya (darah) karena stoknya menipis,” jelasnya.
“Syukur-syukur bener-bener bisa terbuka di aplikasi PMI, stok darah disampaikan saja, tapi saya nggak tau kalau memang ada rahasia yang tidak boleh secara aturan ya mungkin, itu monggoh (silahkan). Pada intinya eterbukaan informasi publik ini memang perlu untuk kemajuan,” pungkas Syamsul. (17/4/2025).
(Pur).
