Central Publikasi.Com-Cilacap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Selasa (10/3/2026).
Musrenbang yang berlangsung di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Cilacap ini, dipimpin Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
Dalam Musrenbang tersebut, terdapat poin-poin yang menjadi prioritas dan fokus arah kebijakan pembangunan daerah di tahun 2027 mulai dari pemerataan infrastruktur hingga penguatan ekonomi.
“Sesuai dengan RPJMD ada empat poin dan fokus kita di tahun 2027 yaitu pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, kemudian penguatan ekonomi serta pemerintahan yang akuntabel,” ujar Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
Bupati menambahkan, terkait infrastruktur, selain bersifat tematik juga infrastruktur kewilayahan di desa/kelurahan. “Seperti di wilayah desa, masih kita optimalkan,” ungkapnya.
“Kemudian di bidang pendidikan, dalam hal ini penguatan SDM, kita punya program unggulan satu desa satu sarjana,” lanjut Syamsul.
Selain itu, perhatian dari pemerintah daerah
terhadap para tenaga pendidik yang ada di Cilacap juga akan dioptimalkan.
“Untuk bidang ekonomi, kita fokus kepada penguatan pendapataan asli daerah (PAD), namun tidak membebani masyarakat, tapi menggali potensi yang belum ada atau sudah ada lebih optimal lagi,” beber Syamsul.
“Kita juga dorong BUMD untuk lebih optimal menggali pendapatan-pendapatan untuk meningkatkan deviden,” tandasnya.
Ada pula pemberdayaan untuk masyarakat dengan mendorong mereka untuk usaha mandiri melalui bantuan yang bersifat produktif, dengan membentuk koperasi usaha bersama (KUB), kelompok tani maupun kelompok peternak.
“Jadi masyarakat bisa menangkap program-program yang ada, misal sekarang kan ada SPPG, harapannya bisa mengoptimalkan UMKM seperti roti atapun yang lain yang dibutuhkan oleh SPPG,” ujar Bupati.
“Termasuk kelompok taninya, sayurannya kemudian peternak nanti ambil dari lokal. Intinya kita mendorong mereka untuk membentuk kelompok-kelompok,” imbuhnya.
Selanjutnya, di bidang pemerintahan Bupati Syamsul terus mendorong OPD yang ada di lingkup Pemkab Cilacap untuk peningkatan layanan melalui penguatan digitalisasi.
“Kita banyak mendigitalisasi pemerintahan nantinya agar kinerjanya semakin cepat, mudah dan transparan serta efisien terhadap anggaran,” kata Bupati.
Disamping itu, Pemkab Cilacap juga fokus optimalisasi pemerataan kepersetaan BPJS Kesehatan di masyarakat melalui APBD, dengan melibatkan lintas sektor.
“Kita anggarkan di tahun 2026 ini Rp5 miliar, kemungkinan masih di standar itu, dan kita mencoba untuk meminta PBI. Nanti lebih luas lagi, kita coba dari lembaga-lembaga yang lain,” jelas Syamsul.
“Di tahun 2026 sudah kita mulai, dan 2027 kita akan optimalkan. Termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan untuk marbot masjid dan mushola, kemudian pekerja rentan kita jaminkan melalui APBD,”
pungkasnya. (Purwanti).
