Central Publikasi.Com-Cilacap:Pasca pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menindaklanjuti program tersebut dengan mengadakan musyawarah desa khsusus (Musdesus), Senin (19/5/2025).
Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa setempat ini dipimpin Kepala Desa Mulyasari, Tohari, dihadiri Ketua BPD, Tokoh Masyarakat beserta tamu undangan lainnya.
Acara Musdesus tersebut diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa dan pembentukan Kopdes Merah Putih dipandu oleh Ketua BPD setempat.
Kepala Desa Mulyasari, Tohari mengatakan, Musdesus digelar sebagai langkah awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih, khususnya di Desa Mulyasari.
“Tadi sudah diputuskan dalam Musdesus bahwa ada 5 orang pengurus koperasi yang telah ditunjuk dan mereka bersedia. 1 orang diantaranya perempuan. Kemudian ada pengawas berjumlah 3 orang,” ujarnya.
Adapun pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Caruy masing-masing terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang Usaha, Wakil Ketua Bidang Anggota, Sekretaris dan Bendahara.
“Untuk Ketuanya Pak Turyatna, Bendahara Pak Tri Julianto, Sekertaris Pak Khudaefa, Wakil Ketua Bidang Usaha Pak Kusrin, dan Wakil Ketua Bidang Anggota Bu Asih Puji Astuti,” ungkap Tohari.
“Sedangkan 3 orang yang ditunjuk sebagai pengawas yakni saya sendiri, kemudian Pak Anis Ma’mun Hidayat dan Bu Nisma Ayu,” imbuhnya.
Diketahui, Program Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan program pusat melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi.
Selain itu dalam rangka pencapaian desa mandiri dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Adanya koperasi ini diharapkan menjadi simbol kebangkitan baru ekonomi perdesaan di Indonesia.
Program ini menargetkan pendirian sekitar 80.000 koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan pembiayaan dari APBN serta dukungan dana dari pemerintah daerah dan desa. (20/5/2025).
(Pur).
