Central Publikasi.Com-Cilacap Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Cilacap Anas Mubarok menanggapi soal pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Anas memandang bahwa APBD Tahun 2025 harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Cilacap. “Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk selalu berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).
Anas mengatakan, peningkatan pendapatan daerah harus diarahkan pada program-program yang berpihak pada rakyat. “Intinya setiap rupiah yang dikeluarkan, harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.
Legislator PDI Perjuangan ini menilai APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemkab Cilacap dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.
“Untuk itu, belanja daerah harus semakin berkualitas, efektif dan efesien. Hal ini harus ditunjukan dengan indikator yang terukur dari setiap OPD bahwa belanja pemerintah menghasilkan kinerja yang berprestasi, bukan hanya setiap program menghasilkan output kegiatan, laporan, dokumen dan lain sebagainya,” paparnya.
Anas menyebut, Fraksi PDI Perjuangan, sebagai bagian dari representasi wong cilik, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Marhaenisme yang diusung oleh Bung Karno. “Oleh sebab itu, pembangunan nantinya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil, memperjuangkan keadilan sosial dan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Menurut Anas, Pemerintah Daerah harus mampu mengejawantahkan melalui program-program yang pro rakyat dan peningkatan SDM yang profesional. Disamping itu, mempunyai kebijakan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat cilacap demi terwujudnya masayarakat yang maju dan sejahtera.
“Hal ini berdasarkan RKPD tahun 2025 yang fokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi, dan didukung pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan daya saing SDM,” kata Anas.
Lebih lanjut, Anas menyoroti terkait asumsi dasar ekonomi makro, dimana Pemerintah Daerah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi di Cilacap pada tahun 2025 sebesar 5,4 persen hingga 6,10 persen, dan pengangguran terbuka di angka 8,84 persen hingga 7,82 persen. “Ini tentunya bukan sekadar angka-angka statistik, tapi bagaimana langkah-langkah yang terukur dan kerja keras yang dilakukan agar proyeksi ini menjadi bisa tercapai,” tuturnya.
Adapun belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025 ungkap Anas direncanakan sebesar 3,2 triliun, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Namun demikian, pihaknya menilai dalam belanja operasi terkait belanja subsidi untuk masyarakat miskin sebesar 1,04 miliar masih sangat kecil.
“Sehingga hal tersebut menggambarkan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Belum lagi pada sektor pendidikan. Meskipun alokasi anggaran sudah cukup besar diangka 770,13 miliar, kami menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan harus menjadi sarana meningkatkan kualitas manusia dan ilmu pengetahuan, bukan sekadar angka statistik,” ungkap Anas.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini mendorong agar Pemerintah Kabupaten Cilacap lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan distribusi sarana pendidikan yang merata.
Disamping itu, pihaknya juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. “Jadi alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” tegas Kader muda partai berlambang banteng hitam bermoncong putih ini.
“Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar anggaran tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang menstimulan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan alat dan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal,” imbuhnya.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, anggaran yang direncanakan sebesar 710,72 miliar. Hal itu turut mendapat perhatian serius dari Anas. Ia meminta agar layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. “Masyarakat kecil dan pinggiran sering kali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota,” ujarnya.
“Sehingga Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, serta yang tidak kalah penting adalah pelayanan yang responsive dan tuntas serta pemenuhan anggaran untuk berobat gratis,” lanjutnya.
Selanjutnya perihal belanja hibah termasuk bantuan khusus keuangan, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dilakukan evaluasi. “Kemudian dibahas juga secara detail dengan Badan Anggaran mengingat kebutuhan anggaran prioritas tahun 2025 masih sangat besar,” pungkas Anas.
(A, s/Endang,s).
