Central Publikasi.Com-CilacP:Kebijakan pemerintah terkait 20 persen dana desa dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG), dengan melibatkan BUMDes menjadi salah satu pemasok bahan baku, menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Indah Mayasari.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut, hal itu menjadi peluang usaha bagi masyarakat sekitar untuk dilibatkan sebagai produsen.
“Misalnya BUMDes ingin mengolah bahan baku MBG, berarti harus melibatkan masyarakat. Misal mitra untuk penanaman bibitnya seperti sayuran. Kemudian lauk pauk seperti telor, ayam dan lainnya,” ujar Indah saat ditemui usai acara Reses di kediamannya di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Sabtu (15/2/2025).
Ia menilai, anggaran 20 persen dana desa yang nantinya akan dikelola oleh BUMDes, merupakan anggaran yang cukup besar. Sehingga dibutuhkan peran dari masyarakat untuk penguatan pengelolaan anggaran.
“Intinya unsur masyarakat juga harus bisa berpartisipasi, dan kerja sama ini harus betul-betul dilakukan, baru ini bisa optimal dalam pengelolaannya. Dan ini bukan anggaran yang sedikit, jadi harus diawasi,” kata Indah.
Indah juga mendorong BUMDes untuk bisa merumuskan program, yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan asli desa (PADes) guna mendukung percepatan perekonomian di desanya.
“Jadi modal kita berikan, tapi harus mampu mengembalikan dengan bertambah nilainya, bukan malah mengurangi,” tuturnya.
“Dan ini sangat strategis sebenarnya, tinggal bagaimana kemudian para anggota dewan dan pemerintah daerah itu mendukung dengan efek domino dari program MBG tadi,” imbuh Indah.
Politisi muda PKB ini mengakui terdapat kelemahan BUMDes dalam mengelola kelembagaan maupun usaha. “Karena hampir rata-rata BUMDes itu sangat lemah dalam pengelolaan kelembagaannya, usahanya, bahkan juga keuangannya. Sehingga perlu kita beri edukasi dalam bentuk pelatihan,” ujar Indah.
“Nanti bisa disupport oleh pemerintah daerah untuk bisa mengalokasikan dana tambahan untuk pelatihan. Kemudian penambahan kode rekening, misal untuk penyertaan modal, bisa penambahan pendampingan tenaga ahli, dan juga bisa untuk pelatihan-pelatihan yang lain,” pungkasnya. (15/2/2025).
(Purwanti).
