Central Publikasi.Com-Lombok: Pernyataan kontroversial Wakil Bupati terkait program sembako yang diklaim sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan menuai sorotan tajam dari kelompok Pemuda Pemantau Kebijakan, yang diketuai oleh Wahyu.
Wahyu menilai, jika benar program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan, maka seharusnya dijalankan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah, bukan Dinas Perdagangan.
Ia mempertanyakan dasar pemikiran di balik penempatan program yang terkesan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.
“Jangan sampai pelaksanaan program daerah didasarkan pada like and dislike, bukan pada landasan kerja yang jelas sesuai tupoksi OPD. Ini ada apa sebenarnya?” ujar Wahyu.
Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyebutkan bahwa pelaksanaan program telah melalui kajian mendalam, Wahyu justru mempertanyakan proses tersebut.
Menurutnya, program seperti ini seharusnya direncanakan secara matang sejak awal, yakni saat pembahasan anggaran dan penetapan APBD tahun 2025, bukan setelahnya.
“Lucu rasanya kalau program ini dijalankan lebih dulu, sementara kajiannya menyusul. Bahkan disebut-sebut rujukannya adalah arahan Presiden yang baru keluar pada 17 Februari 2025. Aneh, masa iya dalam penetapan APBD bulan November 2024 lalu, sudah ada bisikan soal isi arahan Presiden yang baru muncul di bulan Februari tahun ini?” ujar Wahyu kepada Awak Media,Selasa,(08/04/2025).
Tak hanya mempertanyakan landasan program, Wahyu juga menyoroti ketimpangan di lapangan terkait penetapan sasaran penerima bantuan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar penerima justru ditentukan oleh tim sukses, bukan melalui mekanisme data yang akurat dan adil.
“Banyak ketimpangan dalam penetapan penerima. Dominasi tim sukses sangat mencolok dalam penentuan. Bahkan, kami menduga adanya markup harga pada pengadaan bahan-bahan sembako yang disalurkan,” tambahnya.
Wahyu juga menyoroti tidak adanya informasi resmi terkait jumlah sasaran penerima bantuan dan harga satuan paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat. Ia menyebut, hal ini penting agar publik bisa ikut serta mengawasi pelaksanaan anggaran negara.
“Sampai hari ini belum pernah ada keterangan resmi mengenai berapa jumlah sasaran penerima dan berapa nilai paket sembako per kepala. Ini penting untuk transparansi. Jangan sampai publik merasa ada yang disembunyikan dalam pelaksanaan program ini,” tegas Wahyu.
“Pemuda Pemantau Kebijakan meminta agar program ini dievaluasi secara menyeluruh, termasuk transparansi anggaran dan kejelasan tupoksi pelaksana kegiatan, agar tidak menjadi ladang kepentingan yang jauh dari tujuan awal meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,”tutup Wahyu.
(reporter)
