Batu Bara _ Central Publikasi.Com proyek pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlokasi di desa tali air permai kecamatan Nibung hangus kabupaten Batubara Sumatra Utara pelaksanaannya seperti siluman karena di duga tidak transparan dan tanpa plang informasi (plang proyek)
Kegiatan proyek pemerintah yang tidak memasang plang informasi di anggap mengabaikan aturan yang telah di tetapkan
Mengacu kepada undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Pemasangan papan informasi (plang proyek) pada pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) wajib dilakukan. Aturan ini berlaku karena proyek tersebut dibiayai oleh keuangan negara, termasuk APBN, agar masyarakat dapat memantau transparansi anggaran.
Ketiadaan plang informasi hingga memicu kecurigaan warga terkait dugaan penyelewengan kesengajaan pelaksana untuk menutup-nutupi besaran anggaran, nama kontraktor, dan spesifikasi kerja agar tidak bisa dikontrol
Selain tanpa plang, warga mengeluhkan adukan beton pondasi yang dicampur secara manual di areal basah/berair dan pembesian yang di duga dikurangi volumenya.
“Proyek pembangunan KDMP dengan anggaran milyaran rupiah itu terkesan sengaja di tutup tutupi supaya masyarakat tidak tau berapa nilai anggaran nya dan dari mana biayanya siapa pemborong nya, berapa lama masa kerjanya”kata seorang tokoh masyarakat kepada wartawan yang tak mau di sebut namanya Rabu 8/7/2026
Dan ia menduga adanya pelanggaran Transparansi Anggaran hingga Mengelabui Informasi Publik dan mempersulit warga untuk mengetahui nilai anggaran, nama rekanan, padahal ini uang negara uang pajak rakyat”ujarnya
Rekanan atau pemborong HL ketika di konfirmasi melalui telepon wa nya malah kembali bertanya,
Iya pak, sahutnya” bapak uda lapor Danramil?
Bapak gak tannya anggarannya berapa?
Bapak tanya anggarannya di agrinas
Coba bapak konfirmasi ke Dandim pak
Berapa anggaran dari agrinas coba klaripikasi dulu ke sana, saya sama sekali belum terima uang” sebutnya
Ketertutupan informasi ini dinilai warga sengaja dilakukan untuk menutupi bobroknya kualitas pengerjaan.
Masyarakat juga menyatakan akan menyampaikan pengaduan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara maupun aparat penegak hukum apabila pelaksana proyek tidak segera membuka informasi pelaksanaan pekerjaan serta memperbaiki kualitas pembangunan . (aus)
