CentralPublikasi – Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga bermasalah. Selain diduga berbau suap, pelaksanaannya juga diduga melanggar aturan karena dikerjakan tidak sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Program Revitalisasi sejatinya wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat setempat. Namun di lapangan, program tersebut diduga justru dikontrakkan kepada pihak ketiga.
Dengan adanya temuan tersebut, masyarakat meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap program Revitalisasi yang ada di Tasikmalaya. Terutama pada sekolah yang diduga keras dialihkan kepada pihak ketiga melalui Surat Penunjukan Langsung (SPL).
Adapun sekolah yang diduga tersebut, diantaranya SMAN 1 Manonjaya, SMK IT Bustanul Ulum, dan PAUD KB Al-Fadilah.
Untuk SMAN 1 Manonjaya, berdasarkan dokumen yang di peroleh awak media, diduga menerbitkan SPL Nomor:283/TU.01.02/. SMAN 1.MNJ.yang menunjuk CV. DAHLIA Untuk SMAN 1 Manonjaya, berdasarkan dokumen PUTRA dengan nilai pekerjaan Rp 1.800.000.000. Padahal, papan informasi proyek di lokasi menyebutkan nilai pekerjaan sebesar Rp 1.525.920.000. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 274.080.000. SPL tersebut juga diduga bertanggal 15 April 2025, untuk program tahun 2026.
Sementara untuk SMK IT Bustanul Ulum, diduga menerbitkan SPL Nomor: 421.5/151/SMK.IT.BU/IV/2026 tanggal 16 April 2026 yang menunjuk CV. DAHLIA PUTRA yang sama, dengan nilai pekerjaan Rp 5.391.000.000. Padahal, papan informasi proyek menyebutkan dana bantuan hanya Rp 800.086.000 dengan pelaksana P2SP. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 4.590.914.000.
Kesamaan CV yang ditunjuk, pimpinan perusahaan yang sama, serta format alasan penunjukan yang sama persis, menimbulkan dugaan adanya pola yang terorganisir.
TM selaku korban yang mengaku di rugikan dalam dugaan mafia proyek mengatakan kepada awak media akan segera menyerahkan barang bukti awal berupa Surat penunjukanTM selaku korban yang Langsung(SPL) dari beberapa mengaku sekolah dan juga bukti trasperan kepada pihak dirugikan dalam berinisial DE.
TM juga meminta pihak kejaksaan melalui Bidang Intelijen untuk memanggil semua pihak-pihak terkait. Ia berharap kepada Kemendikdasmen untuk tidak mencairkan pembayaran termin 30 persen pada sekolah terkait sampai ada kejelasan.
Dengan adanya dugaan tersebut, di harapkan menjadi perhatian BPK-RI, Direktorat jendral Inspektorat, dan juga kementrian terkait, pasalnya,di duga terlalu banyak Intrik dalam program Revitalisasi ini, sehingga di kwatirkan kerjaan tidak sesuai dengan sepesifikasi yang di tentukan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah yang disebutkan dan CV yang ditunjuk belum memberikan keterangan resmi. Awak media masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait
15/11/2026(Tim/Red).
