Labuhanbatu Utara | Centralpunlikasi.com, Penanganan perkara dugaan tindak pidana pengancaman yang terjadi di SPBU Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menjadi perhatian Media Central Publikasi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, peristiwa yang terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 14.02 WIB tersebut diduga melibatkan dua orang yang menemui korban di lokasi kejadian.
Menurut keterangan awal yang diterima redaksi, salah seorang diduga memancing korban terlibat cekcok mulut, sementara seorang lainnya diduga menodongkan pisau kepada korban.
Hal yang menjadi perhatian serius adalah dugaan ucapan yang dilontarkan oleh orang yang menodongkan pisau tersebut kepada korban “TAK BERNAFAS KAU NANTI KUBUAT DI SINI.”
Apabila keterangan tersebut benar dan dapat dibuktikan, ucapan itu tidak dapat dipandang sekadar sebagai perkataan dalam pertengkaran biasa. Terlebih, ucapan tersebut menurut informasi disampaikan bersamaan dengan tindakan menodongkan senjata tajam.
Kombinasi antara perkataan yang mengarah pada ancaman terhadap nyawa dan tindakan menodongkan pisau perlu mendapatkan perhatian serius dalam proses penyidikan.
Sementara itu, SPDP MENYEBUT PASAL 448 AYAT (1) HURUF A KUHP. Dalam dokumen Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/166/XI/RES.1.8./2026/Reskrim tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, disebutkan bahwa perkara tersebut disidik dengan sangkaan Pasal 448 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal tersebut mengatur pemaksaan secara melawan hukum terhadap orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II.
Namun, muncul pertanyaan hukum yang patut dijawab penyidik. Apabila benar terdapat tindakan menodongkan pisau sambil mengucapkan kalimat yang mengarah pada ancaman menghilangkan nyawa korban, apakah penerapan Pasal 448 ayat (1) huruf a telah cukup menggambarkan seluruh perbuatan yang terjadi?
Media Central Publikasi meminta agar persoalan ini dikaji secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan peristiwa cekcok mulut, melainkan juga berdasarkan dugaan ancaman terhadap nyawa yang disampaikan bersamaan dengan penggunaan senjata tajam.
PASAL 449 AYAT (1) HURUF D KUHP PATUT DIKAJI
Media Central Publikasi menyoroti ketentuan Pasal 449 ayat (1) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman dengan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Dalam perkara ini, terdapat dua fakta yang perlu diuji melalui pemeriksaan:
- Dugaan tindakan menodongkan pisau kepada korban.
- Dugaan ucapan, “Tak bernafas kau nanti kubuat di sini.”
Kedua hal tersebut perlu dinilai secara bersamaan untuk mengetahui apakah terdapat ancaman melakukan tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) huruf d.
Media Central Publikasi tidak bermaksud mendahului kewenangan penyidik dalam menentukan pasal. Namun, penyidik wajib menguji seluruh fakta dan tidak mengabaikan kemungkinan adanya ketentuan pidana yang lebih sesuai dengan perbuatan yang terbukti.
DUGAAN KETERLIBATAN DUA ORANG JUGA HARUS DIUNGKAP
Selain persoalan penerapan pasal, keberadaan dua orang dalam rangkaian kejadian tersebut perlu menjadi perhatian.
Penyidik perlu mendalami:
- Apakah kedua orang tersebut datang bersama-sama?
- Apakah terdapat komunikasi atau kesepakatan sebelum menemui korban?
- Apakah cekcok mulut sengaja dipancing untuk membuka kesempatan bagi orang kedua melakukan penodongan?
- Apakah keduanya memiliki tujuan yang sama?
- Apakah terdapat pembagian peran dalam melakukan tindakan terhadap korban?
Jika ditemukan bukti adanya kesengajaan dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, penyidik perlu mengkaji ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 KUHP.
Jangan sampai pemeriksaan hanya berfokus pada satu orang, sementara dugaan keterlibatan pihak lainnya tidak diungkap secara tuntas.
TUJUH HAL YANG DIMINTA UNTUK DIDALAMI PENYIDIK
- Memeriksa secara khusus keterangan korban mengenai ucapan ancaman tersebut.
- Mengungkap siapa yang membawa dan menodongkan pisau.
- Memeriksa apakah pisau diarahkan ke bagian tubuh korban dan bagaimana jarak serta posisi pelaku ketika melakukan tindakan tersebut.
- Mengamankan rekaman CCTV SPBU Aek Kanopan pada waktu kejadian.
- Memeriksa saksi yang melihat langsung tindakan penodongan dan mendengar ucapan ancaman.
- Mendalami hubungan dan kemungkinan kerja sama antara kedua orang yang diduga terlibat.
- Melakukan evaluasi penerapan Pasal 448 ayat (1) huruf a serta mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 449 ayat (1) huruf d dan ketentuan lain yang relevan.
KAPOLRES DIMINTA MELAKUKAN PENGAWASAN
Melalui rilis investigasi ini, Media Central Publikasi meminta Kapolres Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara oleh Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu.
Kami juga meminta penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna memastikan penerapan pasal sesuai dengan fakta dan alat bukti.
Jangan sampai dugaan ancaman terhadap nyawa yang disertai tindakan menodongkan pisau hanya diproses berdasarkan konstruksi perkara yang tidak menggambarkan keseluruhan kejadian.
Penegakan hukum harus objektif, profesional, transparan, dan tidak boleh mengabaikan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum.
PENUTUP: HUKUM HARUS MELIHAT FAKTA SECARA UTUH
Peristiwa ini bukan semata-mata persoalan cekcok mulut apabila benar terdapat tindakan menodongkan pisau disertai ucapan yang mengarah pada ancaman terhadap nyawa.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap dugaan tindak pidana diperiksa berdasarkan fakta dan diterapkan dengan ketentuan hukum yang tepat.
Media Central Publikasi akan terus melakukan penelusuran, meminta klarifikasi, dan mengawal perkembangan penanganan perkara ini.
Hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait tetap terbuka.
MEDIA CENTRAL PUBLIKASI
Sulaiman Tanjung, SE
KAPERWIL SUMATERA UTARA
Rilis investigasi – mengedepankan asas praduga tak bersalah, independensi pers, dan kepentingan publik.












