Central Publikasi.Com-Labura:Sumatera Utara, 2026 – Pelaksanaan proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) di Provinsi Sumatera Utara kembali menuai kritik keras. Program yang menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 327 hektare sepanjang tahun 2025 tersebut dinilai salah sasaran dan tidak berpihak pada wilayah pesisir yang paling terdampak abrasi.
Mengacu pada pernyataan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), proyek M4CR seharusnya difokuskan pada kawasan pesisir dengan tingkat kerusakan dan abrasi tertinggi. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Rehabilitasi mangrove seluas 55 hektare yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Merdesa di Kelurahan Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, justru dinilai tidak berada pada lokasi prioritas. Sementara itu, wilayah pesisir yang jauh lebih kritis—yakni sepanjang Desa Teluk Pulai Luar hingga Desa Teluk Pulai Dalam—hingga kini belum mendapatkan penanganan serius.
Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, laju abrasi di kawasan tersebut mencapai 5 hingga 8 meter per tahun. Kondisi ini secara nyata mengancam pemukiman warga, infrastruktur, serta keberlanjutan ekosistem pesisir.
Tidak hanya persoalan salah lokasi, pelaksanaan proyek juga dipertanyakan. KTH Merdesa yang sebelumnya diklaim konsisten dalam kegiatan rehabilitasi hutan dengan capaian penanaman hingga 376 ribu mangrove, justru dinilai tidak mampu menuntaskan proyek M4CR tahun 2025 seluas 55 hektare sesuai target.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait perencanaan, pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaan program. Ketidaktepatan lokasi dan tidak tuntasnya pekerjaan berpotensi menghamburkan sumber daya sekaligus mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah pesisir yang paling rentan.
Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek M4CR di Sumatera Utara, termasuk meninjau ulang penentuan lokasi, transparansi pelaksanaan, serta tanggung jawab pihak pelaksana.
Program rehabilitasi mangrove seharusnya menjadi solusi nyata bagi krisis abrasi, bukan sekadar proyek administratif yang jauh dari kebutuhan lapangan.
(Reporter/Lmnb)
