Central publikasi.Com-Simalungun. Kordinator Pendamping Kabupaten Simalungun inisial PHT,diduga lakukan pungutan liar (Pungli) sejumlah 30.000 ribu rupiah per bulan kepada seluruh pendamping dengan modus untuk biaya admin penggajian.Hal tersebut terungkap berdasarkan laporan salah satu pendamping kepada media Senin (14/04/2025).
Menurut keterangan sumber yang bekerja sebagai Pendamping di Kabupaten Simalungun dan sudah menjadi korban dugaan pungli mengatakan,bahwa pungli tersebut sudah berlangsung beberapa tahun,dan terakhir dilakukan pengutipan di bulan Maret 2025.Menurutnya seluruh pendamping harus membayar kutipan tersebut tanpa terkecuali.Diakui sumber bahwa koordinator sebelumnya pun memang sudah melakukan pungutan tersebut namun tidak memaksa, akan tetapi semenjak inisial PHT menjadi koordinator langsung terjadi pemaksaan dengan ancaman tidak akan merekom gaji tenaga pendamping.
“Setiap bulannya itu dia memungut biaya 30.000 per pendamping di simalungun, alasannya untuk admin penggajian,jadi setiap gajian kami dikutip itu Lae, sebagian ada langsung bayar kontan dan sebagian ada juga via transfer, memang bukan langsung koordinator yang kutip tapi dia buat kaki tangannya inisial P, anehnya P ini bukan termasuk salah satu pendamping melainkan operator lae, tapi itu langsung ditunjuk koordinator, mohon agar dikonfirmasi maksud pungutan tersebut dan kemana anggaran tersebut mengalir, karena informasinya bahwa inisial P ini hanya diberikan 2 Juta rupiah “Ujarnya.
Selanjutnya menurut narasumber jika diperhitungkan pungutan tersebut bisa mencapai 5 juta lebih jika dikalikan jumlah Pendamping di seluruh Kabupaten Simalungun.Sementara jumlah pendamping di simalungun sebagai berikut :
1. Tim Ahli Kabupaten : 6 orang ( termasuk oknum)
2. Pendamping Lokal Desa : 93 orang
3. Pendamping Desa : 79 orang.
Setelah dikalkulasikan berjumlah 178 orang dikali 30.000 rupiah maka pungli yang dilakukan berkisar 5.340.000 rupiah.
Saat dipertanyakan apakah anggaran yang dikutip tersebut bisa saja untuk biaya operasional atau untuk kantor, narasumber mengaku ada anggaran untuk setiap kegiatan”Sudah ada anggaran dari pemerintah untuk kegiatan dan administrasi kantor Lae,cuman bagaimana realisasinya
menurut saya perlu pengawasan dari kawan kawan media soal pengadaan kantor administrasi lainnya, mungkin bisa langsung dikroscek lapangan di kantor Koordinator Pendamping Kabupaten Simalungun.Namun perlu diketahui sebenarnya pun jika pekerjaan administrasi dari lapangan biasanya kita kerjakan diluar bukan dikantor karena di kantor jarang ada aktivitas.Intinya kami para pendamping berharap dugaan pungli ini segera berakhir dan oknum tersebut segera diproses Aparat Penegak Hukum”ungkapnya.
Terkait dugaan pungli yang dipersangkakan terhadapnya, Koordinator Tenaga Pendamping Kabupaten Simalungun Parlin Halomoan Tanjung ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (15/04/2025) mengaku tidak bersedia dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp,
Selamat malam juga pak,Izin, saya tidak bisa menjawab konfirmasi yg bapak sebutkan melalui WhatsApp ini, jika ingin saya jawab konfirmasi tersebut, silahkan bapak datang ke kantor TAPM Kabupaten Simalungun, terimakasih”Tulisnya .
Terkait informasi ini, diminta kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Siber Pungli Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polres Simalungun agar segera melakukan Lidik soal dugaan Pungli di tubuh pendamping Desa ini,jika ini bisa berlangsung selama beberapa tahun di tubuh pendamping tentu bukan tidak mungkin juga dilakukan pungutan terhadap para Pangulu/kades di Kabupaten Simalungun dengan berbagai motif, sebagai bukti komitmen POLRI dalam memberantas Pungli maka diminta tegas akan hal ini,dimana pungli termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime) yang harus di brantas . Pungli adakah tindakan melawan hukum yang di atur dalam Undang Undang .* ( L i L y)
