PANGKALAN LUNANG — Central Publikasi.Com:Pengelolaan Dana Desa Pangkalan Lunang kembali menjadi sorotan masyarakat. Hingga saat ini, sejumlah kegiatan yang bersumber dari anggaran desa, khususnya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2025 dan 2026, disebut warga belum terlihat secara nyata di lapangan.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah informasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2026 menunjukkan anggaran sebesar Rp373.456.000 telah tersalurkan 100 persen ke rekening kas desa (RKD).
Namun, masuknya dana ke rekening desa tentu bukan akhir dari proses pengelolaan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut direncanakan, digunakan, dilaksanakan, serta apa bentuk hasil kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat.
Realisasi 2025 Masih Menjadi Pertanyaan
Persoalan yang lebih mendasar adalah belum jelasnya realisasi sejumlah kegiatan tahun anggaran 2025.
Jika terdapat kegiatan yang telah dianggarkan tetapi belum terlihat pelaksanaannya, maka perlu dijelaskan secara terbuka:
– Apakah kegiatan tersebut benar-benar telah dilaksanakan?
– Jika sudah, di mana lokasi dan bukti fisiknya?
– Siapa pelaksana atau pihak yang mengerjakan?
– Berapa nilai anggarannya?
– Berapa realisasi pembayaran?
– Apakah terdapat sisa anggaran?
– Jika kegiatan tidak terlaksana, bagaimana status dananya?
– Apakah dana masih berada di RKD atau telah dikembalikan sesuai ketentuan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul dugaan di tengah masyarakat mengenai adanya kegiatan yang hanya tercatat dalam administrasi, tetapi tidak terlihat hasilnya di lapangan.
Dana 2026 Sudah 100 Persen Masuk, Warga Minta Jangan Terulang
Informasi penyaluran yang ditampilkan dalam materi dokumentasi menunjukkan Dana Desa Pangkalan Lunang tahun 2026 sebesar Rp373.456.000 telah disalurkan 100 persen, terdiri dari tahap pertama 40 persen dan tahap kedua 60 persen.
Dengan telah tersedianya dana di RKD, masyarakat kini menunggu pembuktian dalam bentuk realisasi kegiatan yang nyata, transparan dan dapat diperiksa publik.
Warga tidak ingin persoalan tahun 2025 kembali terjadi pada tahun 2026.
Dana Desa merupakan uang publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Desa Pangkalan Lunang membuka informasi mengenai APB Desa, daftar kegiatan, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, progres pekerjaan, hingga realisasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Bukti
Investigasi ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana. Namun, ketidakjelasan realisasi kegiatan dan minimnya informasi kepada masyarakat merupakan alasan yang cukup untuk meminta klarifikasi dan pemeriksaan administratif secara terbuka.
Apabila seluruh kegiatan memang telah dilaksanakan sesuai anggaran, maka pemerintah desa semestinya dapat menunjukkan bukti pendukungnya kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan, maka perlu dijelaskan status anggaran dan alasan belum terlaksananya kegiatan tersebut.
Pertanyaan Publik untuk Pemerintah Desa
Masyarakat Pangkalan Lunang meminta jawaban terbuka atas sejumlah pertanyaan:
1. Bagaimana realisasi seluruh kegiatan Dana Desa tahun 2025?
2. Kegiatan pembangunan apa saja yang telah direalisasikan pada 2025?
3. Di mana lokasi dan bukti fisik setiap kegiatan?
4. Bagaimana realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2025?
5. Apakah terdapat kegiatan 2025 yang tidak terlaksana?
6. Jika ada, bagaimana status anggarannya?
7. Apakah seluruh penggunaan Dana Desa 2025 telah dipertanggungjawabkan?
8. Apa saja rencana penggunaan Dana Desa 2026 sebesar Rp373.456.000?
9. Siapa pelaksana masing-masing kegiatan tahun 2026?
10. Kapan masyarakat dapat melihat hasil pembangunan dan pemberdayaan tersebut?
Masyarakat Meminta Pengawasan
Masyarakat juga meminta BPD, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, serta aparat pengawasan terkait melakukan pembinaan dan pengawasan apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dengan realisasi di lapangan.
Jika ditemukan perbedaan antara laporan administrasi dan kondisi sebenarnya, maka masyarakat meminta agar dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Intinya sederhana: uang desa harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk program, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang nyata.
Pemerintah Desa Pangkalan Lunang kini dituntut tidak hanya menunjukkan bahwa dana telah masuk ke rekening desa, tetapi juga menunjukkan ke mana dana tersebut digunakan dan apa hasilnya bagi masyarakat.
Transparansi bukan tekanan. Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
PANGKALAN LUNANG BERSUARA:
BUKA DATA — TUNJUKKAN REALISASI — WUJUDKAN PEMBANGUNAN NYATA
